VISI BKM ANUNTODEA

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG MANDIRI DENGAN PENATAAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN ASRI"



Minggu, 31 Januari 2010

SINERGI MUSRENBANG DAN REMBUG WARGA KELURAHAN (RWK) KELURAHAN DONGGALA KODI


Pada tanggal 30-31 Januari 2010 atas kerjasama antara LPM Donggala Kodi dan BKM Anuntodea diadakan Sinergisitas antara Musrenbang dengan Rembug Warga Kelurahan (RWK). Pada kesempatan tersebut hadir Perwakilan dari Bappeda Kota Palu, Unsur SKPD dan dibuka oleh Camat Palu Barat yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan (Bakti Mahi. Hi. Husen). Dalam sambutan sebelum pembukaan disampaikan bahwa perencanaan adalah faktor yang sangat penting untuk membuat program sehingga keberhasilan satu program tergantung dari perencanaan yang baik. “Kelurahan Donggala Kodi ini adalah sebuah contoh awal yang baik dimana dalam perencanaan melibatkan para ketua RT/RW, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, PKBM Belota Pura serta didukung penuh oleh BKM Anuntodea serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat” ujar Bakti.
Setelah pemaparan oleh Bappeda dan SKPD tentang arah kebijakan program pemerintah kota Palu dilanjutkan dengan diskusi oleh peserta rembug dengan pembawa materi. Dalam diskusi yang cukup menarik terungkap bahwa alokasi dana pembangunan dari APBD hanya 20 % sedangkan sisanya adalah untuk gaji dan belanja pegawai. Hal inilah yang menjadi persoalan sehingga banyak usulan masyarakat tidak bisa diakomir oleh SKPD. “Pemerintah Kota sangat mengharapkan adanya program seperti PNPM Mandiri, NUSSP dll. Agar dapat mengurangi beban APBD” demikian ungkap Untung Mahmud dari Bappeda Kota Palu.
Setelah istirahat siang dilankutkan dengan pemaparan masyarakat tentang usulan untuk dijadikan dokumen musrenbang. Acara selanjutnya adalah Rembug Warga Kelurahan (RWK) yang dilakukan oleh BKM Anuntodea sebagai wujud pertanggung jawaban pengurus BKM periode 2007 – 2009 sebelum diadakan pemilihan kembali.
Dalam Laporan Pertanggung jawaban yang dibacakan langsung oleh Kordinator BKM didampingi pengurus BKM dihadapan sekitar 70 orang peserta memakan waktu hampir 90 menit. BKM Anuntodea memaparkan kegiatannya sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2009. “Laporan ini sengaja kami buat untuk masyarakat walaupun secara rutin kami telah diaudit oleh Auditor Independen dan dana BLM telah diperiksa oleh BPKP bahkan Tim supervisi Bank Dunia” Ungkap Johnny Djohan.
Tepat Pukul 16.00 rapat ditunda untuk istirahat dan akan dilanjutkan pada pukul 19.30, Sebelum ditunda hasil keputusan Rembug membentuk 2 Komisi. Yaitu Komisi 1 yang akan membahas Penyusunan PJM Pronangkis dan Komisi 2 yang akan membahas Laporan Pertanggung Jawaban dan Pembentukan Panitia Pemilihan BKM periode 2010-2012.
Tepat pukul 20.00 rembug lanjutan dimulai dan acara pertama adalah pemilihan ketua Komisi. Komisi 1 dipimpin oleh Bapak Drs, Abdullah Tanjegau, sedangkan Komisi 2 dipimpin oleh Bapak Yude Ali, S Sos.
Setelah rapat Komisi diadakan selama 3 jam, tepat pada pukul 23.00 dimulai Rapat Pleno untuk penetapan hasil kerja Komisi. Dalam Laporannya Komisi 1 akan melanjutkan kerjanya dengan membentuk Pokja Penyusunan PJM Pronangkis dan sebagai draff adalah usulan usulan yang telah dibahas. Penyempurnaan program akan dilanjutkan pada hari minggu tanggal 31 Januari 2010. Dari Komisi 2 telah direkomendasikan untuk menerima Laporan Pertanggung jawaban BKM Periode 2007 – 2009 dan sekaligus membentuk Panitia Pemilihan BKM yang terdiri dari 3 Pokja yaitu Pokja Pemilihan, Pokja anggaran Dasar, Pokja Pemantau. Rapat Lanjutan Pokja akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2010 oleh Panitia untuk penetapan jadwal Pemilihan. Rekomendasi dari masing masing komisi telah diterima oleh Rapat Pleno.
Acara tersebut tepat pukul 24.00 ditutup oleh Lurah Donggala Kodi. “walaupun belum selesai acara pembahasan tapi substansi program sudah didapat. Mengingat esok hari kita masih akan bekerja, maka diharapkan kepada yang telah ditetapkan menjadi tim perumus dapat bekerja dengan baik” demikian disampaikan oleh Kapau Bauwo, S Sos selaku Kepala Kelurahan Donggala Kodi.

Jumat, 22 Januari 2010

BKM ANUNTODEA AKAN KELOLA DANA NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT (ND) SEJUMLAH 1 MILYARD.


Setelah ditandatanganinya kontrak kesepakatan pengelolaan Program Perencanaan Pemukiman dan Lingkungan Berbasis Komunitas (P2LBK), BKM Anuntodea pada tahun 2010 akan mengelola dana ND sebesar 1 Milyard. Saat ini dana tahap I telah berada direkening BKM sejumlah Rp. 200,000,000,--.
Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada bulan Februari 2010, mengingat masih ada siklus kelembagaan yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah Rembug Warga Kelurahan (RWK) dan Pemilihan Kembali Pengurus BKM Periode 2010-2012.
Program tersebut adalah reward atas keberhasilan BKM Anuntodea mengelola dana sebelumnya seperti dana BLM PNPM dan dana PAKET. “kami sudah siap mengelola dana tersebut, begitu pula dengan masyarakat kelurahan karena dana tersebut telah disosialisasikan sejak 6 bulan yang lalu” kata Johnny Djohan sebagai Kordinator BKM. Dana tersebut akan digunakan untuk membuat Perencanaan terpadu dalam pengembangan Kelurahan.
Sebagai bukti kesiapan masyarakat, pada tanggal 2 Desember 2009 telah datang misi supervisi world Bank, tim interdep dari Kementrian Kesra, Kementrian Dalam Negeri dan Tim KMP. Dalam kunjungannya ke Kelurahan Donggala Kodi, Ibu Kumalasari langsung berdialog dengan warga dan melihat langsung hasil hasil yang telah dicapai. Dalam dialog tersebut terbangun komunikasi 2 arah. Pengurus BKM dan Masyarakat menyampaikan suka dukanya mengelola program sementara Tim Wolrd Bank banyak memberikan arahan demi perbaikan kedepan. Dari sisi administrasi, Pak Djumadi dari World Bank dan Pak Firdaus dari KMP, memeriksa pembukuan sekretariat dan UPK dalam hal pengelolaan dana. “masih ada yang perlu diperbaiki dalam pengelolaanya, tapi semangat untuk perbaikan telah terlihat dari keserius BKM membukukan setiap kegiatannya” ujar Pak Djumadi saat diminta pendapatnya atas hasil kunjungan.

"PETARUNG" TANGGUH..........ORANG PEDULI


Edward Lasut nama pria ini, Pria kelahiran 47 tahun lalu dan sebagai Unit Pengelola Sosial (UPS) BKM Anuntodea Kel. Donggala Kodi ini adalah sosok seorang pekerja keras, Pendekatan keberbagai penyandang dana selalu dilakukan baik secara formal maupun informal. Banyaknya warga miskin yang membutuhkan bantuan dibidang sosial membuat alokasi dana kegiatan KSM tidak memadai.
Pria yang sehari hari disapa Edi ini, hampir setiap saat penyaluran dan kegiatan Sosial mendampingi Kordinator BKM Anuntodea untuk mengawal pelaksanaan kegiatan dilapangan. Biasanya bekerjasama dengan KSM Sosial Simpotove dalam penyaluran bantuan.
Membangun chanelling dengan pihak pihak tertentu merupakan tugas utamanya di BKM Anuntodea, setiap program yang sudah disepakati sebelum dilaksanakan haruslah dipastikan ada donatur yang akan membantu sebagai bentuk swadaya dan partisipasi warga. “saya selalu mendekatkan program dengan dinas kesehatan baik di kota maupun dipropinsi. Karena sesuai dengan visi BKM Anuntodea yaitu menuju masyarakat sehat yang mandiri, maka selayaknya kegiatan sosial banyak diarahkan kebidang kesehatan” demikian katanya.
Pendataan warga menjadi penting karena jangan sampai penerima manfaat salah sasaram, untungnya BKM telah menyediakan Data KK Miskin sesuai hasil Pemetaan Swadaya (PS). Data tersebut menjadi pegangannya setiap akan membuat program.
Sampai saat ini pria yang mempunyai istri seorang PNS di Dinas Kesehatan Propinsi begitu familiar jika bertemu di “warung Kopi” Kota Palu. Walaupun belum disiapkan kendaraan dinas dari BKM ia tetap menggunakan motor pribadinya untuk mensosialisasikan program BKM. “jika memungkinkan mohon dapat diberikan motor kaisar roda tiga untuk operasional dan bisa sekalian memuat bahan bantuan jika diperlukan mendadak” demikian canda pak Edi.
Saat ini obsesinya adalah ingin membangun panti penampungan untuk anak terlantar dan para pemulung warga miskin. Semoga cepat berhasil.

PENYERAHAN SEMBAKO GRATIS BAGI WARGA MISKIN oleh WAKIL WALIKOTA PALU


Pada pertengahan Bulan Ramadhan tahun 2009 warga miskin didusun salena Padanjese mendapat bantuan sembako gratis. Penyerahan Sembako tersebut secara simbolis dilakukan oleh Wakil Walikota Palu Hi. Mulhanan Tombolotutu, Ketua DPRD Palu HM Sidik Ponulele dan Dahniar ST, Anggota DRPD Kota Palu yang sekaligus sebagai Anggota BKM Anuntodea serta tokoh masyarakat lainnya. Dana tersebut merupakan alokasi dana PNPM Mandiri tahap 2 tahun 2009 sejumlah Rp. 7,000,000,--. Jumlah warga yang menerima 100 KK. Bahan yang diberikan berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, telur dll.
Panitia sosial Simpotove sebagai KSM Pelaksanakan yang dipimpin oleh Ibu Farida, SPd. Telah berupaya keras untuk membagikan sembako kepada yang berhak. Dengan dibantu oleh Tokoh masyarakat dan Aparat Kelurahan Pendataan yang dikordinir oleh PKK berhasil menetapkan penerima manfaat. “kami terpaksa menambah jatah, karena diluar dugaan masih ada warga miskin yang datang walaupun tidak terdaftar” ungkap Farida
Setelah acara Penyerahan selesai dilanjutkan diskusi menjelang buka puasa bersama antara Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Masyarakat Salena Padanjese. Pada Kesempatan tersebut Wakil Walikota mengharapkan agar wilayah Dusun Salena Padanjese dapat dikembangkan menjadi wilayah Agro Wisata mengingat top[ografi lahannya sangat menunjang dan lahan pertanian yang cukup luas. “sebagai langkah awal Pemkot bersama BKM Anuntodea akan membangun Gedung Pertemuan (Bantaya) dana sharing tersebut dialokasikan dari BLM tahap 2 sejumlah Rp. 25,000,000 dan dana Program Dinas Pariwisata Kota Palu sejumlah Rp. 35,000,000 tahun anggaran 2010.
“jika program tersebut terlaksana dengan baik diharapkan penghasilan masyarakat meningkat, jumlah tenaga kerja yang diserap cukup banyak, masyarakat dapat membuka usaha di lokasi tersebut” kata Wawali.
Dengan serta merta seorang Tokoh Masyarakat (bapak suhaemin) menyerahkan lahannya untuk digunakan sebagai tempat pembangunan Bantaya tersebut. Yang direncanakan akan digunakan untuk rembug para petani miskin, gudang penyimpanan Pupuk dll’
Saat ini bangunan tersebut telah dikerjakan dengan menggunakan dana BLM PNPM Mandiri dan pada bulan Maret 2010 direncanakan akan dikucurkan dana APBD dari Dinas Pariwisata.

WAKIL WALIKOTA PALU RESMIKAN GEDUNG POSKESDES DAN PAUD TERPADU


Pada tanggal 25 September 2009 Wakil Walikota Palu Hi. Andi Mulhanan Tombolotutu, SH dengan Didamping oleh Ketua DPRD Kota Palu HM Sidik Ponulele berkenan meresmikan penggunaan Gedung Poskesdes dan PAUD didusun Salena Padanjese Kelurahan Donggala Kodi. Peresmian yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Camat Palu Barat, Lurah Donggala Kodi serta segenap unsur masyarakat dilanjutkan dengan halal bihalal dengan warga miskin dusun salena padanjese.
Dalam sambutannya, Wakil Walikota Palu mengatakan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan terpadu ini adalah momentum dalam rangka menciptakan SDM yang lebih baik dari sisi kesehatan dan Pendidikan. “Jika kita ingin menciptakan generasi yang baik mulailah dengan memperhatikan derajat kesehatan dan kwalitas pendidikannya sejak awal” kata Wakil Walikota.
Gedung Poskesdes dan PAUD tersebut dibangun menggunakan dana PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) tahap 2 yang menelan dana sejumlah Rp. 130.000.000,--. Bangunan yang lengkap dengan fasilitas air bersih, listrik, peralatan dikerjakan oleh Panitia Kemitraan (Pakem) Uwenumpu dan Pakem Sejahtera Mandiri 3. Dengan Luas banguanan Poskesdes 40 M2 dan PAUD 64 M2 berdiri diatas lahan 18 X 21 m, tanah tersebut dihibahkan oleh masyarakat.
NURLIN, Anggota BKM Anuntodea yang menjadi penanggung jawab program mengatakan “ kami membangun pagar keliling dari gedung tersebut secara permanen walaupun tidak ada dalam perencanaan/bestek, tapi itulah wujud kepedulian warga. Sisa dana Program ditambah dengan swadaya masyarakat dapat mewujudkan semuanya”
Gedung tersebut rencananya akan dimanfaatkan oleh warga pada setiap acara penyuluhan kesehatan yang dikordinir oleh Kader Kesehatan Setempat, Sarana Pembelajaran Paket B, Taman Pengajian, Serta acara rembug warga RW 03 dan RW 06.
Dilihan yang masih tersisa, warga mengusulkan akan dibangun Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang sumber dana masih akan dicarikan oleh BKM Anuntodea. TBM ini sangat diperlukan mengingat minat baca warga setempat masih sangat rendah. Diharapkan kehadiran TBM dapat menambah wawasan warga miskin sehingga kwalitas pendidikannya meningkat.

BKM ANUNTODEA GANDENG DINKES SULTENG


Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Anuntodea Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, terbilang cukup reponsif terkait permasalahan warga miskin di wilayahnya. Buktinya, BKM ini menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk bersama-sama mengatasi balita rawan gizi dari keluarga miskin, dalam sebuah kegiatan memberikan bantuan Makanan Pendamping (MP) ASI.

Dalam kegiatan yang digelar di Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Donggala Kodi, Rabu (4/3/2008) ini, 48 balita kategori kurang gizi dan 2 balita gizi buruk dari keluarga miskin yang terdaftar dalam kegiatan Pemetaan Swadaya (PS) 2. Para balita ini mendapatkan bantuan berupa bubur beras merah dan bubur kacang hijau sebanyak 13 karton, ditambah 72 karton biskuit MP ASI.

Ketua Unit Pelaksanan Sosial (UPS) BKM Donggala Kodi Edward Lasut memaparkan, nilai bantuan untuk kegiatan tersebut tercatat sekitar Rp 50 juta. ”Kegiatan ini merupakan program channeling BKM Anuntodea Donggala Kodi dan Dinkes Provinsi Sulteng,” jelasnya.

Sementara itu, ketua panitia kegiatan Farida SPd menjelaskan, berdasar hasil identifikasi ditemukan dua anak — kakak beradik — Asriani (10 bulan) dan Masriani (20 bulan) yang mengalami gizi buruk. Ayah kedua balita tersebut bernama Daeng Nompo, berprofesi sebagai tukang becak. ”Kami menilai kedua balita ini mengalami gizi buruk, karena balita Asriani berat badannya hanya 5,1 kg. Sedangkan Muliani beratnya hanya 9 kg,” ungkap Farida.

Farida, yang juga seorang guru SMP ini mengatakan, makanan tambahan berupa susu dan biskuit tersebut didapat dari hasil kegiatan channeling program dengan Dinkes Provinsi Sulteng, dikoordinasikan dengan Dinkes Kota Palu. Program PMTAS ini, lanjut Farida, akan dilakukan selama 6 bulan sesuai dengan jumlah bantuan susu dan biskuit yang tersedia. Kemudian, akan dilanjutkan sesuai kebutuhan, dengan melakukan channeling program selanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Koodinator BKM Anuntodea Donggala Kodi Johny Johan menjelaskan, berdasar data PJM Pronangkis, dari 232 balita warga miskin, 48 di antaranya masuk dalam kategori kurang gizi dan 2 balita kategori gizi buruk. Anak-anak balita kurang gizi itu, katanya, berasal dari keluarga petani, tukang becak dan buruh bangunan. ”Pemberian susu dan makanan tambahan ini sebagai langkah antisipasi agar kasus balita gizi buruk tidak makin bertambah. Kita harus mengambil tindakan cepat agar tidak terjadi peristiwa kematian warga miskin karena kelaparan seperti di Makassar,” tegas Johny di hadapan sejumlah wartawan yang menghadiri acara.

Menurut Johny, kegiatan pemberian makanan tambahan siswa dan balita ini dilakukan per 5 Maret 2008, bekerja sama dengan Dinkes Provinsi Sulteng. Kegiatan tersebut ditujukan bagi anak-anak balita dan anak sekolah, difasilitasi oleh Panitia Kegiatan Sosial Simpotove BKM Anuntodea Kelurahan Donggala Kodi bersama dengan Puskesmas, Pustu, Posyandu dan sekolah SD yang berada di kelurahan Donggala Kodi.

”Pekan ini, akan diberikan jatah untuk dua minggu kepada warga miskin. Berikutnya, BKM dan dinkes akan melakukan evaluasi perkembangan berat badan. Seterusnya, kembali diberikan tambahan jika tidak ditemukan perkembangan yang siginifikan,” jelas Johny.

Pria yang juga berperan sebagai Koordinator Forum BKM Kota Palu ini memaparkan, rencananya pekan depan 182 siswa SD selama akan diberikan makanan tambahan berupa susu selama 6 minggu, melalui dana Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

Program yang juga menggadeng Dinkes Provinsi Sulteng dan Kota Palu, serta PT. Nestle sebagai produsen Susu Dancow ini merupakan lanjutan dari program sosialisasi tentang perbaikan gizi masyarakat dan penyakit menular, yang dilaksanakan BKM Anuntodea dan Dinkes Provinsi Sulteng pada 8 Desember 2007.

Sementara itu, Team Leader KMW VI PNPM P2KP Sulawesi Tengah berharap, kegiatan semacam ini dapat menjadi wadah sinergi dari berbagai program, sehingga dapat menjawab masalah yang dihadapi warga miskin. (Tasrief Siara, TA Monev KMW VI P2KP-2 Sulteng, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

APAKAH ENGKAU MASIH WARAS.....??????


Dalam perjalanan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di penghujung tahun 2003 di Kota Palu, yang kemudian berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, tersebutlah sosok seorang relawan bernama Johnny Djohan.

Pria kelahiran, Jakarta, 52 tahun silam itu mulanya terpilih sebagai Koordinator BKM di kelurahan Donggala Kodi, kecamatan Palu Utara, pada tahun 2005. Dua tahun berikutnya, ia terpilih kembali sebagai koordinator BKM. Karena kinerjanya dinilai baik oleh para pihak, pada lokakarya PAKET tahun 2007, ia terpilih menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) pada Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Palu.

Kesehariannya, Johnny Djohan berprofesi sebagai wiraswastawan. Saat ini ia memiliki sebuah bengkel las, namun Johnny tak pernah berurusan hal yang detil tentang usaha bengkel las itu, karena ia percayakan sepenuhnya kepada tiga karyawannya. ”Saya hanya terima laporan,” ujarnya.

Mengenai dukungan yang ia berikan terhadap pelaksanaan PAKET di Kota Palu maupun pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan Donggala Kodi, Johnny Djohan hanya mengatakan, ”Sekitar 60 persen waktu saya tersita untuk urusan PAKET dan PNPM Mandiri Perkotaan.”

Dan, meski tidak ada profit margin dalam urusan PAKET, Johnny berkomentar, jika kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat, apalagi manfaatnya langsung pada warga miskin, maka nilainya kepuasan itu tak bisa ditakar secara statistik. ”Ini soal rasa dan kepuasan yang tak bisa dihitung dalam matriks dengan kalkulasi profit margin,” tegasnya.

Ketika terpilih sebagai Koordinator Pokja, bersama sejumlah kolega, ia menyambangi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palu, yang juga anggota Pokja PAKET. ”Semacam sosialisasi lah,” ujar Johnny.

Menurutnya, menghadapi SKPD tidak mudah, karena mereka telah terpola dalam sistem dan kebijakan yang belum terlalu pro poor. Namun, berkat pendekatan yang dilakukan, akhirnya sejumlah SKPD bisa terlibat dalam mengerjakan pekerjaan secara bersama dengan masyarakat. Untuk kota Palu, tercatat enam SKPD dan satu perguruan tinggi tengah menggarap program Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat (SIBERMAS), terlibat bersama dalam PAKET 2007.

Bagi Johnny, kerja sama dalam PAKET tidak hanya dengan sejumlah SKPD yang mesti dilibatkan, tapi pihak legislatif (DPRD) Kota Palu juga perlu dilibatkan. Tak hanya SKPD yang terlibat dalam PAKET, tapi pihak swasta juga digandeng guna melaksanakan program terkait masyarakat miskin. Untuk itu, Pokja PAKET kota Palu bersama Panitia Kemitraan (Pakem) menggandeng perusahaan Nestle yang memproduksi susu Dancow. Anggaran dari Pokja PAKET hanya bisa mensuplay 20 hari untuk 172 anak-anak usia sekolah dari warga miskin, terbantu dengan minuman susu sehat. Namun, dengan kerja sama tersebut, bantuan bisa menjadi 45 hari.

Apa upaya Johnny dalam menggaet sejumlah kolega maupun masyarakat serta sejumlah SKPD di kota Palu agar semakin peduli dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan terpadu? ”Hanya menggunakan cara pendekatan informal,” jawab Johnny. Selain itu, perlu pula keterbukaan dengan sesama rekan dalam Pokja PAKET. Kemudian, setiap masalah harus dibicarakan bersama agar masalah yang muncul dapat dipikirkan secara bersama-sama dan solusinya juga ditemukan secara bersama-sama.

Dengan kerja sama tim yang cukup solid itu, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengontrak sebuah rumah lengkap dengan mobilernya untuk digunakan Pokja PAKET dalam melaksanakan kerja-kerja kesehariannya. Sekretariat Pokja PAKET yang terletak di Jalan Cendrawasi itu tak pernah sepi disambangi sejumlah SKPD di kota Palu maupun masyarakat yang ingin mencari peluang-peluang kerja sama.

Adakah yang membahagiakan Johnny terkait pelaksanaan PAKET? ”Ada kepuasan tersendiri kalau program ini bisa dinikmati masyarakat miskin,” tandasnya. Di samping itu, sinergi yang terbangun dalam pelaksanaan PAKET membuat jaringan kerja sama dengan para pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta, semakin terbuka lebar.

Artinya, lanjut Johnny, dengan PAKET ini, kita semakin banyak kawan. ”Dan, kawan adalah investasi bagi saya,” tuturnya. Menurut Johnny, banyak pihak yang akan terlibat dalam program-program penanggulangan kemiskinan, namun masalahnya hanya soal waktu dan cara melakukannya.

Lalu, bagaimana dengan dukanya selama memfasilitasi dan melakukan pendampingan terkait pelasanaan PAKET maupun pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan? ”Suatu ketika, istri saya bertanya, ’Apa kau ini masih waras atau tidak? Sejumlah orang kau fasilitasi bantuan, sementara atap rumahmu sendiri pada bocor?’,” tutur Johnny.

Menanggapi pertanyaan istrinya yang bekerja sebagai pegawai Dinas Pariwisata di kota Palu itu, Johnny menjawab, ”Apalah arti tetesan air hujan dibanding ribuan warga miskin di kota Palu, yang setiap saat merasakan sejuta kerisauan di kepalanya, karena problem kemiskinan yang masih terus bergelayut dalam hidup mereka?” (Tasrief Siara, TA Monev KMW VI Sulteng, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) KOTA PALU


BKM ANUNTODEA KELOLA DANA PDPM
(Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat)
Kota Palu Tahun 2008 dan 2009
Sebagai Lembaga yang di percaya oleh masyarakat dalam pengelolaan berbagai Program, salah satu Program yang sumber dananya murni dari APBD Kota Palu adalah Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang tahun 2009 ini dikelola kembali oleh BKM Anuntodea sebagai KMS (Kelompok Masyarakat Setempat). Alokasi dana PDPM tahun 2008 sejumlah Rp. 52,500,000,-- dimanfaatkan sesuai dengan hasil rembuk warga yang tertuang dalam PJM Pronangkis berupa : Pembangunan Bak Air 1 Unit di RW 03, Perbaikan Sarana Air Bersih di RW 05, Pelatihan Keterpilan PKK, Bantuan Peralatan Sound System untuk RISMA Al Hidayah, Bantuan Alat Cetak untuk Karang Taruna Sukma Jaya Donggala Kodi, Pembangunan Jalan Paving di RT 01/RW 02. Pada tahun anggaran 2009 dana PDPM yang dikelola sejumlah Rp. 50,000,000,-- dialokasikan untuk kegiatan pengadaan motor angkutan sampah 1 Unit, Pembangunan Tribun sarana olahraga (lapangan Volley), Bantuan Peralatan untuk LPTQ dan Rehabilitasi Bak Air 1 Unit.
Penanggungjawab kegiatan PDPM di Kelurahan Donggala Kodi adalah Abdul Haris Razak, SE (Anggota BKM Anuntodea) yang dibantu sepenuhnya oleh Lukman Hense (UPL) dan Edward Lasut (UPS) serta pengelolaan dana oleh Yuniar (UPK).
Kegiatan ini sangat membantu program BKM Anuntodea seperti apa yang tercantum dalam PJM Pronangkis. Jumlah biaya yang disepakati dalam PJM Pronangkis 2007-2009 berkisar 10 Milyard. Sehingga BKM Anuntodea berinisiatif untuk mengelola dan mencari Program lainnya disamping Program PNPM Mandiri.
Alokasi dana PNPM Mandiri untuk BKM Anuntodea sejumlah Rp. 200,000,000,-- sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan Program. Dalam kenyataannya BKM harus selalu bekerja sama dengan SKPD baik tingkat kota dan Propinsi agar Program yang telah disepakati bisa terlaksana.
Sampai saat ini target yang dicapai baru sekitar 30% dari PJM Pronangkis atau sekitar 3 Milyard, sehingga beban tersebut akan dilanjutkan pada periode berikutnya sampai dengan tahun 2012.

NUSSP TAHUN 2009 DI DONGGALA KODI


PROGRAM NEIGHBOHOOD UPGRADING AND SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP) TAHUN 2009 DI KELOLA OLEH BKM ANUNTODEA
Pada tahun 2009 lalu BKM Anuntodea berkesempatan mengelola program NUSSP di Kota Palu dengan Kontrak yang terbagi 2. Pada Kontrak No. 23/SP3/NUSSP-Palu/Donggala Kodi/V/2009 tanggal 01 Juni 2009 senilai Rp. 266,616,600,-- dengan pekerjaan Pembangunan Drainase type 30/50 sepanjang 980 M’, Pembangunan Jalan Beton Rabat 200M’, Pembangunan MCK 2 Unit. Di lokasi spot RW 02. Sedangkan Kontrak kedua dengan No. : 24/SP3/NUSSP-Palu/Donggala Kodi/V/2009 tanggal 01 Juni 2009 senilai Rp. 106,332,600,-- dengan pekerjaan Drainase type 30/50 sepanjang 1,50 M’, Drainase type 50/80 sepanjang 124 M’, Pembangunan MCK 1 Unit, Pembangunan Bak Air 1 Unit di lokasi spot RW 03.
Pelaksanaan program tersebut menggunakan sumber dana dari ADB Loan No. 2072-INO sejumlah 60 % dan dana sharing APBD Kota Palu sejumlah 40 %. Pelaksanaaan dibagi dalam 4 termin pembayaran dan termin pertama sejumlah 30 % digunakan untuk kegiatan Pembangunan Drainase sepanjang 490 M’ di spot RW 02 dan Pembangunan Drainase type 50/80 di spot RW 03. Pekerjaan fisik selesai pada bulan september 2009. Dana termin kedua sejumlah 30 % dimanfaatkan pada bulan Nopember 2009 dikarenakan keterlambatan pencairan dana yang bersumber dari APBD. Sehingga pekerjaan terlambat. Sedangkan pencairan dana tahap 3 sejumlah 30% baru pada bulan Desember 2009. Sampai dengan saat ini dana termin IV sejumlah 10% baru cair dari sumber APBD, sedangkan dana yang bersumber dari ADB Loan belum Cair Kerening BKM.
Walaupun dana belum Cair, tapi BKM Anuntodea Donggala Kodi tetap konsisten akan menyelesaikan seluruh pekerjaan yang tertuang dalam kontrak. Mengingat hal tersebut adalah kesepakatan warga yang harus dilaksanakan. Dana yang ada saat ini diperkirakan cukup untuk melaksanakannya mengingat masyarakat siap untuk berswadaya menutupi kekurangannnya.

PROFILE BKM ANUNTODEA


CHAPTER I

ANTECEDENT

1.1. Background

Poorness is a condition where someone or family lives in underprivileged situation happened do not be intended but because perforced. Poorness cause can have the character of multidimensional like its(the light physical, not energy?power, condition of culture social, economic systems and Politik in a region. Every dimension will have an effect on with other dimension so that difficult to be dissociated or stood x'selfly.

Strived reduction of poorness to tend to experiences improvement since targeted by through Inpres Nomor 5 the year 1993 about Percepatan Penanggulangan Kemiskinan focussed at lag countrysides passed three fundamental element that is fund giving ( revolving Fund) through approach of group of public  associate and development of rural facilities and basic facilities. Remembers poor family not only in countryside hence effort penanggulangan poorness in urban also gets serious attention from government and LSM or NGO. 

On the other side efforts numeral reduction poorness of through grants having the character of stimulant expected earns bergulir at group of target and development of supporting facilities for area of tending to unable to run sebagimana expected causing effort penanggulangan poorness need to be done in komprehensip and synchronization of program which really partying to is effort penanggulangan poorness from various sectors either from government agency and also Non Goverment ( NGO)

One of effort numeral reduction poorness executed in urban through P2KP expected runs transparently and akuntabel its(the activity plan compiled in Dokumen PJM Pronangkis. Basically PJM PRONANGKIS was Program numeral reduction poorness in time spread 3 year compiled together by member of public, government officer and the elite figures in sub-district Donggala Kodi.

Processed completion from since identification of problem up to monitoring phase always is improved, by executing various programs in sub-district of Donggala Kodi activity of BKM has entered finalization phase to be BKM which self-supporting. One of planning activity is compilation  Neighbourhood Development. Activity output from this program expected able to become guidance in development of settlement area, industry, commerce and other inwroughtly and having continuation with partisipative planning principle, and transparent execution and akuntabel.

Compilation of  Neighbourhood Development. be a similar design guidance an area as according to the function, for operation material in healthy building program plan and area, area expansion plan, invesment, and operation guidance of planning and execution of program.

1.2. Problems

Problems requiring attention from the Government and wide public can be compiled as follows :

1.2.1. Problems Area of
In general poor public of course less or instead doesn't have source - source of area of as their uliginous life capital of cleanness, long-range crop, reboisation of Settlement of settlement of aqueduct ( drainage) etc. Temporary of the farmers and labour hardly depend on season.
Area of in region part of west especially RW 03 was agricultural land that is fertile enough but burdened at water to irrigate crop so that the farm not optimal is managed. While supporting facilities for cleanness water to consume and everyday necessaries of life hardly required by some of residing in residents region RW 05 and RW 02.
Condition Of Facilities And Basic Facilities Area of other like environmental area road street and drainage hardly concerns because lack of development and treatment. Some of member access roads between area of has not been arranged and other main road paving it is tritiated ( ineligibility). Despitefully Supporting facilities for area of support health still hardly is felt unable to be adequate especially in RW 03 as member that is till now has not owned Bathroom and WC house to be each.

Management of garbage also becomes problem because lack of awareness of public to throw away garbage regularly is caused inexistence of garbage place of exile whereas in each area

1.2.2. Social Problems

Poor public of course always excluded from institution social which there have is including protection systems of life so that they must build x'self institution they to get guarantee social ( Social security) required to live on them through affinity, association of dweller, often becomes very strong because taste in the same boat accounted on together

Condition of ugly area and member house mostly has not been reached repair of supporting facilities for by government generates social problem especially there are still some of resident houses which has not it is good to dwells. some of member of secure and prosperous pres difficulty still in fulfilling the requirement to live it is good toly is because factor economic difficulty and lack of education of either informal and also formal

This problems needs handling which komperhensif so that difference between deductible publics.

1.2.3. economic problem

Macroeconomics order and politics systems that is till now applies causes poorness can of absolute that is a certain measure which has been specified where requirement of a minimum of cannot be fulfilled, equally the production is insufficient to fulfill requirement of a minimum of set in poorness line
From poorness economics dimension happened diwliyah Kelurahan Donggala Kodi can be interpreted as ability someone to get well established living and gives competent production to support the life in continual seen from the low of gizi food, level of low health, level of low education, clothes that is competent is etc.
ability someone who translated as the low of level of domination of someone to things capable to become authorized capital in fulfilling requirement in essence, like Humanity capital ( Science, Education Science, Hygiene etc.) Physical Capital ( Soil;land;ground, Housing that is competent dweller, effort and activity, vehicle etc.), Capital nature ( water, tree, animal etc.), Social Capital ( Social network, tradition. etc.) and a real important is Capital fund ( saving, loan etc.).

Based on poor resident living type of the Sub-district Donggala Kodi, economic problems emerged because lack of work field which can be done by public, with level of a real low production so that development of business which there have cannot go well.

Difficult to of access financial institution is constraint that is often is met in part public requiring capital employed so that the many publics trapps to dark bank to obtain the business capital requirements.

Skilled training of business still be felt hardly less so that broken poor public gone to school not to have is skilled ness is adequate to open business teams.

1.3. Vision, Mission, and Purpose Of Sub-district of Donggala Kodi Reduction indium of Poorness

1.3.1. Vision
" Pass Self-supporting of Public we are self-supporting secure and prosperous Realizes Family "

Sub-district Vision of Donggala Kodi in Reduction indium of Poorness is to form august value and humanity value by creating every public institute which refesentatif and grows on public especially poor public, partisipative in every activity from since identification of problem, requirement, planning and execution and monitoring must entangle all the components in Sub-district Donggala Kodi especially poor public as policy determinant to overcome poorness. Every Program which is expected to touchs poor public direct and at the next step there will be sinerji between Local Government Program of Palu Town and Public Program. If this thing already happened hence expected Construction can be managed inwrought and is self-supporting by public Sub-district Donggala Kodi with the Government of Palu 

In Fund Management of Public Direct Help ( BLM) through this P2KP will be executed between Public with BKM as Proses study of member to draw up ability of Public to the fore.

1.3.2. Mission

1. Reinforcement of Institution of Public
2. Improvement of Earnings of Family
3. Exploitation quality of Human resource.
4. Accomplishment of facilities and basic facilities Area of which is qualified

Sub-district of Donggala Kodi to execute Visi Reduction indium of Poorness by forming local public institute built and strenghtened according to requirement of public that is in generik called as Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Anu'ntodea namely leader institute Colektif expressing refresentatif from all public member of sub-district of Donggala Kodi which most believable, expected with existence of BKM according to importance and requirement of public can be made Social Capital for processing social tranformasi from condition of public that is over a barrel towards powered public then towards

For program which is not able yet to fund P2KP would in consulted to the Government of Palu  then Chanelling and fund Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) and care other institution to Reduction indium of Poorness.

1.3.3. Purpose of

Program Reduction indium of Poorness in Sub-district of Donggala Kodi adds strength institution of institution aim to of Local public, strengthens family economics and develops Reliable human resource potency that be able to manage Available resource and accomplishment of requirement of area facilities and basic facilities supporting repair of life level towards increasingly good.
At early stage that poor public can learn does position of repair of my prila and way of approach and synergy with public widely is including learning makes activity program and the application of activity joinly
At phase hereinafter public would having partner with Local Government of Palu Town in every Program to get resource access is around it so that at the next phase of public can build its(the region inwroughtly.
In general purpose of Plan Neighbourhood Development aim to realize life order of harmonious public, secure and prosperous, self-supporting so that productivity can be improved. Peculiarly intention of compilation of plan is as follows :
a. Realizes public madani which is creative, inovatif and responsible to area
b. Realizes spirit [of] mutual assistance in every development step so that cooperation between development perpetrators runs is harmonious
c. Realizes public which aware of healthy life pattern culture, cleanness, orderly in development
d. Realizes the role of institution of level of sub-district maximumly between various the social institutes in sub-district Donggala Kodi

1.3.4. Output 

End result which wish to be reached from execution of activity of expansion of settlement area bases on community is as follows :

1. Available of Neighbourhood Development at priority area, what compiled in Partisipatif by entangling the Government of Town and Wide Public.
2. available of Document Neighbourhood Development which can be accessed by various party sides in development of sub-district area Donggala Kodi
3. Reachs of going concern development systems with management by solvent and reliable institute as activator motor and center service of public to fulfill requirement and public prosperity
4. Available of planning of poor public base rights, good of education rights, health, settlement that is competent with attainment according to target which has been specified
5. The happening of planning sinergisity between development perpetrators in Kelurahan which is equivalent between the Government with other care public and group

1.3.5. Target

a. Wide Public.
Sub-district Public of Donggala Kodi especially poor Masyarakat which has together BKM Anuntodea executes study process through programme PNPM Mandiri and other
b. Local government
Local Government Peripheral of Hammer Town from level of Kota, Kecamatan, Sub-district and government officer RT/RW and various related Dinas in the field of Settlement space and housing, Agriculture, Industry of either Level Of Palu Town and also Middle Sulawesi Province. Other Related Parties
Care Group which has worked along with government : The Institute of Self-supporting of Public, University, Banking, The Institute of Profession and entrepreneur

PROFIL BKM

Nama BKM : ANUNTODEA
Kelurahan : Donggala Kodi
Kecamatan : Palu Barat
K o t a : P a l u
Propinsi : Sulawesi Tengah
SWK : VI


A. Kondisi Umum dan Geografis

Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah terbentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan yang ditindak lanjuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 dan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 1981, dimana Kepala Kelurahan Pertama pada saat itu adalah Bapak Djumadi Rampebibo yang menjabat dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2002 dan beliau pulalah yang merintis dan mengatur Pemerintahan serta Pembangunan di kelurahan Donggala Kodi. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2002, beliau di gantikan oleh Bapak Usman M. Laumarang yang menjabat sampai dengan tanggal 10 Januari 2005, dan digantikan oleh Bapak Kapau Bauwo, S.Sos sampai sekarang

B. Kondisi Demografis
Kelurahan Donggala Kodi adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan luas wilayah 290 Ha yang secara topografi terdiri dari dataran dan perbukitan dengan wilayah yang cukup luas. Kelurahan Donggala Kodi dihuni penduduk 1.425 KK atau 7156 Jiwa yang terdiri dari perempuan sebanyak 3.657 jiwa dan laki-laki sebanyak 3.499 jiwa. Jumlah RT 23 dan Jumlah RW 5.
Jumlah penduduk dewasa 2565 jiwa terdiri dari 1,268 jiwa laki-laki dan 1,297 perempuan
Jumlah penduduk miskin di kelurahan Donggala Kodi sesuai dengan hasil pemetaan Swadaya adalah : 852 KK ( 3,688 Jiwa)

Mata pencaharian Penduduk adalah sbb :
20 % sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI Polri
28 % Sebagai Pegawai Swasta dan Jasa
20 % Sebagai Petani
27 % Sebagai Buruh
5 % Sebagai Pekerja lainnya

Kelurahan Donggala Kodi berbatasan dengan :
Sebelah Utara dengan Kelurahan Kabonena
Sebelah Timur dengan Kelurahan Kamonji
Sebelah Selatan dengan Kelurahan Balaroa 
Sebelah Barat dengan Desa Daenggune dan Desa Kanuna Kec. Marawola 

Kegiatan Ekonomi warga di bagian Barat yang mencakup wilayah RW 03 adalah usaha Pertanian Bawang Merah diareal tadah hujan sedangkan dibagian Timur yang meliputi beberapa RW kegiatan ekonomi meliputi bidang Perdagangan, Industri kecil dan jasa lainnya. Kondisi Lahan pada umumnya tandus kering berbatuan.

C. Proses Pembentukan BKM
 BKM Anuntodea dibentuk melalui rembug Pembentukan BKM pada tanggal 15 Aril 2005 yang dihadiri oleh 87 Orang. Dalam rembug tersebut dibahas dan disepakati VIsi, Misi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Visi BKM Anuntodea adalah “Melalui Keswadayaan Masyarakat kita Wujudkan Keluarga sejahtera yang mandiri” sedangkan misinya adalah :
1. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 
2. Peningkatan Pendapatan Keluarga
3. Pengembangan mutu Sumber Daya Manusia.
4. Pemenuhan sarana dan Prasarana Lingkungan

Dalam rembug tersebut juga terpilih 13 (tiga belas) orang sebagai anggota pimpinan kolektif BKM yang terdiri dari 9 Orang Pria dan 4 Orang Wanita yaitu ;
1. JOHNNY DJOHAN
2. MASRIFAIN, SPdi
3. Amin Suddin, Spd, MSi
4. Ir. Nursalim Pribudi
5. Zaitun Yanahu, AMa Pd
6. Sumiati, Ama Pd
7. Dahniar ST
8. Darmiati, SH
9. Dolf Rumbayan
10. Abdul Mukmin
11. Nurlin
12. Herman Wahid
13. Drs. Muh. Darwis
Kordinator BKM dipilih melalui voting tertutup oleh para anggota terp[ilih secara periodic (bergantian) karena setiap anggota BKM memiliki peluang yang sama sebagai Kordinator BKM. Saat ini Kordinator BKM dipegang oleh Johnny Djohan
BKM Anuntodea diakte Notariskan pada tanggal 01 Juli 2005 dengan Nomor akte No . 07 oleh Notasis Anand Umar Adnan SH. MH

Selanjutnya BKM memfasilitasi Rembug Penyepakatan dan Penetapan Perencanaan Jangka Menegah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) untuk masa berlaku 3 tahun dan Rencana tahunan Program Penanggulangan kemiskinan (Renta Pronangkis) untuk jangka waktu sat tahunan. Adapun PJM pronangkis disepakati pada tanggal 28 Mei 2005



D. Tridaya dan Perkembangan KSM
Jumlah KSM terbentuk di Kelurahan Donggala Kodi hingga Januari 2006 secara keseluruhan sebanyak 84 dengan jumah anggota sebanyak 464 orang yang terdiri dari 224 Pria dan 240 wanita
Dana BLM yang dialokasikan dan telah didistribusikan di kelurahan Donggala Kodi ini sejumlah Rp. 250,000,000,-- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia dan KSM bebasiskan PJM Pronangkis dalam bentuk Tridaya yaitu pembangunan Prasarana Lingkungan, Kegiatan Sosial dan Pengembangan Ekonomi Produktif.
1. Kegiatan Prasarana Lingkungan yang telah dilaksanakan sebanyak 7 jenis kegiatan yang terdiri dari :


E. Perkembangan BKM
Dalam penanggulangan kemiskinan, perkembangan BKM dapat ditinjau secara internal maupun secara eksternal. Secara Internal BKM dilihat dari fasilitasi dalam proses pemberdayaan masyarakat, sedangkan secara eksternal BKM dilihat pembangunan jaringan dengan pemerintah stake holder dan kelompok peduli.

E 1. Transparansi dan Akuntabilitas
BKM telah melaksanakan rembug tahunan dalam rangka pertanggung jawaban kinerja dan pelaksanaan amanah PJM Pronangkis kepada Masyarakat secara rutin. LPJ terakhir dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2006 dalam LPJ tersebut juga membacakan hasil audit dari Auditor Independent dengan kesimpulan penilaian cukup baik. Hasil Audit juga dibacakan dalam rembug warga tahunan. Papan Pengumuman dipasang diberbagai titik untuk memudahkan control masyarakat, yang terletak di mesjid RW 03 dan Kompleks RSU Anuta Pura serta disekretariat BKM Anuntodea.
Pertanggungan jawab BKM kepada Masyarakat juga diinformasikan kepada Pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan rutin melalui Lurah Donggala Kodi dan PJOK Kecamatan Palu Barat.

E2. Lembaga-lembaga yang bermitra dengan BKM
Sebagai Konsekuensi dari organisasi Masyarakat Warga (Civil Society) BKM selain melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan kegiatan pembangunan jaringan melalui kegiatan kemitraan Chanelling yang bermaksud untuk membagi peran (share) dalam penanggulangan kemiskinan telah dilakukanoleh BKM antara lain kegiatan penyaluran bea siswa bermitra dengan perusahaan pengolahan air minum Syariah, kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 10 April 2006 hingga tanggal 20 Juni 2006 selain itu BKM juga bermitra dengan Dinas Kimpraswil Kota Palu dalam pembangunan Saluran air/drainase yang saat ini telah selesai dikerjakan dengan dana 460 juta rupiah 

BEDAH RUMAH MODEL BKM


Bedah Rumah model BKM
Ape dan Heni adalah sepasang suami isri warga miskin telah lama mengidamkan rumah yang layak huni tinggal di RT 02/ RW 01 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat. Pasangan ini sehari-hari hidup sebagai buruh yang mempunyai penghasilan tidak tetap. Sebagai buruh Bangunan Ape hanya mempunyai pendapatan 300.000 perbulan. Itupun kalau ada pekerjaan sedangkan Heni sebagai buruh cuci penghasilannya 10,000 sehari. Uang tersebut hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari hari.
Rumah tinggalnya berukuran 12 M2 beratap rumbia dan lantainya masih tanah sehingga sangat memprihatinkan. Setelah masyarakat di RT nya berembug maka diusulkanlah Program Perbaikan Rumah Sehat Sederhana melalui dana BLM tahun 2006 sejumlah 2 juta rupiah. Dana tersebut dicairkan pada bulan September 2006 dan dilaksanakan oleh Panitia Sosial Simpotove BKM Anuntodea Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat
"Tiang saja dari kayu jawa,atap rumbia,lantai masih tanah, ukurannya 3 X 4 M sehingga tidak ada kamar" demikian ungkap Farida SPd Seorang Guru SMPN 13 Palu selaku Ketua Panitia Pembangunan Rumah. Setelah anggota BKM berembug maka diputuskan bahwa rumah tersebut akan dirombak total, biaya awal 2 juta untuk membangun pondasi dan dindingnya "kami memutuskan agar pekerjaan dilaksanakan 2 tahap, karena dananya tidak cukup" kata Johnny Djohan kordinator BKM Anuntodea.
Tahap Kedua melalui BLM tahun 2007 dianggarkan dana sejumlah 3 juta rupiah dan saat ini telah selesai dikerjakan sehingga rumah tersebut sudah layak dihuni. Tinggal finishingnya berupa Kamar mandi dan Teras yang akan diusahakan melalui dana swadaya Masyarakat. "Saya sangat berterima kasih atas bantuan BKM, sehingga saya bisa membesarkan anak saya dirumah yang sederhana ini, semoga program bantuan ini dilanjutkan terus karena masih banyak warga miskin lainnya" demikian tandas Ape ketika dikonfirmasi